Komentar
Sambas – Ketua LSM Bhakti Nusa Kabupaten Sambas, Ali Akbar, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Ali Akbar, keberadaan BPKP saat ini hanya sebatas lambang tanpa menunjukkan aksi nyata yang signifikan dalam pengawasan dan penegakan transparansi di tingkat daerah.
“BPKP itu ibarat simbol saja, ada nama tapi minim tindakan. Kalau memang serius mengawasi, harusnya ada langkah konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah,” ujar Ali Akbar saat ditemui di Sambas, Senin (30/12).
Ali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek daerah yang sering kali dinilai tidak transparan dan rawan penyimpangan. Ia mendesak agar BPKP lebih tegas dan aktif dalam menjalankan fungsinya, terutama di wilayah Sambas.
“Sebagai pengawas keuangan negara, seharusnya BPKP hadir untuk menindaklanjuti temuan penyimpangan, bukan hanya mencatat dan membiarkan laporan berlalu tanpa penyelesaian,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan para pengamat kebijakan. Sebagian besar mendukung kritik yang dilontarkan Ali Akbar dan berharap agar lembaga pengawas keuangan negara lebih berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah.
BPKP sendiri hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dari Ketua LSM Bhakti Nusa Sambas tersebut.
Ali Akbar mengingatkan bahwa lembaga pengawas harus bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan negara, bukan sekadar menjadi “hiasan” birokrasi. “Jangan sampai kepercayaan publik terhadap lembaga ini makin pudar. Kalau tidak ada perubahan, masyarakat akan makin skeptis,” pungkasnya.
Berita ini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Sambas, yang berharap adanya perubahan nyata dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran di daerah mereka.
Reporter : Rizal farizal, Samsul Hidayat